Umat Allah, Jadilah Duta Antihoaks!

By. Haris P and GI. Martin kurniawan

“Gempa bumi 8 skala Ritcher kembali mengguncang wilayah X,” demikian bunyi pesan yang menyebar di grup layanan pesan instan.
Beragam reaksi muncul sontak muncul dari anggota grup tersebut. Ada yang panik dan terperangah sambil menulis “Gempa lagiiii?!”.

Ada pula yang memilih skeptis dan menunggu konfirmasi dari pihak terkait baru kemudian percaya. Ada pula yang cuek, dibaca pun tidak karena jemu dengan lubernya kabar bodong.

Pada akhirnya, diketahui bahwa broadcast tersebut keliru dan nyatanya tidak ada gempa susulan di wilayah itu.

Ya, lebih kurang begitulah realitas di masyarakat belakangan ini. Berita bohong atau hoaks sedemikian merajalela.

Survei yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia awal 2017 terhadap 1.116 warga di Indonesia menunjukkan, sebanyak 44,30 persen responden mengaku menerima berita hoaks setiap harinya.

Lebih ironis lagi, sebanyak 17,20 persen responden menyatakan menerima berita hoaks lebih dari sekali dalam satu hari.

Pemerintah pun telah berupaya memutus mata rantai peredaran hoaks. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat, pada 2017, terdapat sedikitnya 800.000 akun media sosial diblokir pemerintah karena menampilkan atau menyebarkan hoaks.

Perkembangan teknologi digital, termasuk masifnya penggunaan media sosial, suka tidak suka bak pedang bermata dua.

Di satu sisi, kehidupan manusia kian dimudahkan dengan hadirnya teknologi digital. Namun, ada pula ekses negatifnya. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk memproduksi hoaks demi tujuan-tujuan tertentu, entah politik maupun ekonomi.

Kondisi itu tentu saja meresahkan. Untuk diketahui, sejumlah kalangan menyebut bahwa masyarakat dunia saat ini tengah memasuki era pasca kebenaran (post-truth).

Begitu populernya fenomena ini sampai membuat Kamus Oxford menetapkan kata post-truth sebagai “kata tahun ini” pada 2016 lalu.

Menurut Oxford, sejak diperkenalkan pada 1992, penggunaan kata post-truth telah melonjak hingga 2.000 persen per 2016.

Mengoyak Persatuan

Secara ringkas, post-truth dapat diartikan sebagai situasi yang mana keyakinan dan emosional pribadi lebih berpengaruh dalam opini publik dibandingkan fakta-fakta objektif.

Era post-truth erat kaitannya dengan populisme, sebagaimana yang telah terjadi dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 dan referendum Brexit di Inggris.

Suatu kebohongan yang disampaikan berulang-ulang justru dapat dianggap sebagai kebenaran. Fakta sesungguhnya pun perlahan-lahan lenyap oleh kebohongan tersebut.

Kondisi semacam itu tentunya amat berbahaya bila terjadi pada negara bermasyarakat majemuk, seperti Indonesia. Kohesi sosial bisa terkoyak akibat biasnya opini yang berkembang atas suatu isu.

Dalam jangka panjang, penyebaran kabar bohong atau hoaks pada era post-truth dapat mengancam persatuan bangsa.

Sebagai bangsa yang dianugerahi keberagaman dan memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika, terlalu mahal risiko yang mesti ditanggung bila hoaks merajalela.

Karena itulah, menjadi penting bagi kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Jadilah duta antihoaks, bukan justru sebaliknya sebagai penebar kebohongan.

Perlu diingat, Allah telah memberi 10 perintah kepada umat-Nya dan secara khusus hukum ke-9 telah mengamanatkan kita untuk menjauhi hoaks.

Adapun hukum ke-9 (Keluaran 20:16) itu berbunyi: ”Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu”.

Bunyi hukum ke-9 itu amat relevan dengan kondisi saat ini. Konteks 10 Hukum Allah adalah bagaimana menunjukkan kasih kepada Allah dan juga kepada sesama manusia.

Takut dan hormat kepada Allah selayaknya menjadi dasar kasih dan penghargaan kepada sesama umat ciptaan-Nya.

Oleh sebab itu, hukum ke-9 secara praktis juga berkaitan dengan bagaimana kita belajar melihat sesama dengan perspektif tepat dan berkata tentang sesama dengan ucapan yang benar.

Hoaks terjadi karena kita kurang memberi ruang kepada Roh Kudus, untuk membentuk kita jadi pribadi yang mau belajar Firman Tuhan dan taat.

Dari segi hukum formal pun, telah jelas larangan menyebarkan hoaks. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memiliki 2 ayat.

Bunyi ayat pertama: ”Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Ayat kedua berbunyi: “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Dalam konteks kekinian yang terkait teknologi digital, larangan menyebarkan hoaks juga telah diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 45A ayat 1.

Gereja dapat berperan

Sebagai institusi rohani, gereja dapat menjadi lentera penerang terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perang melawan hoaks.

Sebagaimana Efesus 4:25 mengatakan: “Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota”.

Setidaknya ada 4 peran gereja untuk memutus mata rantai hoaks, yaitu:

1. Gereja perlu mendidik jemaat supaya setiap orang percaya mewujudkan kehidupan yang mempraktikkan Firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran sejati.

Misalnya, membuat seminar bagaimana mengelola informasi yang ada di media sosial dan bagaimana pola komunikasi kita dapat menjadi berkat buat sesama.

2. Gereja perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Sebab, acap kali hal itu justru menjadi pintu bagi munculnya hoaks di dalam tubuh gereja.

3. Gereja juga perlu terbuka dan bijaksana dalam memahami serta menanggapi setiap isu yang berkembang di tengah jemaat.

Kejujuran para pemimpin gereja menunjukkan kejujuran institusi, dan kejujuran institusi menjadi gambaran kejujuran pribadi serta integritas masing-masing jemaat.

4. Gereja juga perlu membimbing jemaat untuk cepat dalam mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata (Yakobus 1:19).

Orang percaya perlu diajar bahwa mereka bukanlah ahli dalam semua permasalahan di dunia ini karena terkadang kita begitu mudah merespons. Padahal, sesungguhnya kurang mengerti duduk masalahnya sehingga malah membuat respons kita melenceng dari esensinya dan membuka ruang penyebaran kabar bohong.